ENGLISH »
DEWANPERS
Info Dewan Pers
  • Pengaduan ke Dewan Pers dapat dikirim melalui surat elektronik ke pengaduan@dewanpers.or.id

  • Mengadu ke Dewan Pers dapat melalui Form Pengaduan dihttp://www.dewanpers.or.id/page/pengaduan/formulir/

  •    
     
    PEDOMAN DEWAN PERS

     
    PEDOMAN DEWAN PERS Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik

    Jumat, 04 Mei 2007 - 08:58:58

    Berkaitan dengan adanya beberapa kasus pemanggilan wartawan untuk diperiksa oleh lembaga penyidik atau menjadi saksi dalam perkara yang terkait dengan karya jurnalistik, Dewan Pers perlu menyampaikan pedoman mengenai ketentuan dan penerapan Hak Tolak, serta Pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

    1. Wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. Wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki Hak Tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti diatur dalam UU No. 40/1999, tentang Pers). Namun Hak Tolak ini tidak berarti “lembaga pers menolak pemanggilan untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik”.
    2. Jika wartawan berkeberatan untuk memberikan keterangan, khususnya menyangkut identitas narasumber confidential, maka hal itu dilindungi oleh Pasal 4 ayat (4), UU Pers, yang berbunyi: “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak." Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
    3. Meskipun demikian penerapan hak tolak hendaknya tidak digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu.
    4. Selain diatur dalam UU Pers, dasar hukum hak tolak juga terdapat dalam Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa “mereka yang menjalankan perintah UU tidak dapat dihukum”. Dalam menjalankan tugas jurnalistik pers menjalankan amanat UU Pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika menggunakan hak tolaknya. Pasal 170 KUHAP yang berbunyi, “Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”
    5. Kepada aparat penegak hukum, perlu diingatkan bahwa tugas utama wartawan adalah mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan untuk dimintai keterangan atau menjadi saksi, jika informasi yang telah dicetak atau disiarkan di media massa dirasakan bisa menjadi bahan untuk mengusut kasus.
    6. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik,   pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada “penanggung jawab” institusi pers bersangkutan. Merujuk pada UU Pers, Pasal 12, yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.

    Jakarta, 4 Mei 2007

    Dewan Pers,

    ttd

    Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA
    Ketua

     
     
      Cetak Artikel
     
     
     
    Anda di :   Home     Kebijakan     Pedoman     PEDOMAN DEWAN PERS Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik  
     
     
     
     
    Workshop Khusus Wartawan Perempuan: Penguatan Kapasitas Jurnalis Perempuan
    Senin, 13 Oktober 2014 03:33:08

    Bali Media Forum ke-6
    Rabu, 08 Oktober 2014 04:08:26

    Penyegaran untuk Keterangan Ahli
    Rabu, 01 Oktober 2014 03:31:13

    Sosialisasi Penyusunan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers
    Selasa, 30 September 2014 03:27:05

     
    PPR Dewan Pers Nomor 28/PPR-DP/XI/2014
    Kamis, 27 November 2014 08:20:20
    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan PersNomor: 28/PPR-DP/XI/2014TentangPengaduan Hotel Prima terhadap surabayapost.co.id    Menimbang:1.    Bahwa Dewan Pers menerima surat pengaduan dari Hotel Prima, Jawa Timur, tertanggal ...

    PPR Dewan Pers Nomor 27/PPR-DP/XI/2014
    Selasa, 25 November 2014 08:18:47
    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan PersNomor: 27/PPR-DP/XI/2014TentangPengaduan Dandhy D Laksono dan Raymond Arian Rondonuwu terhadap RCTIMenimbang: 1.    Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara ...

    PPR Dewan Pers Nomor 26/PPR-DP/XI/2014
    Senin, 24 November 2014 08:16:04
    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan PersNomor: 26/PPR-DP/XI/2014tentangPengaduan Gidion Hutagalung terhadap Detik.com, Hukumonline.com, Antaranews.com, Merdeka.com, Suarapengusaha.com, Jualbeliforum.comMenimbang:1.    Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Gidion ...

    PPR Dewan Pers Nomor 25/PPR-DP/XI/2014
    Minggu, 23 November 2014 08:12:18
    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan PersNomor: 25/PPR-DP/XI/2014tentangPengaduan PT Kertas Nusantaraterhadap Pedomannews.com, Metrotvnews.com, JPNN.com dan Tempo.coMenimbang:1.    Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari PT Kertas Nusantara, ...

     

    Sekretariat Dewan Pers
    Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
    Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110 Telp.021-3521488, 3504877, 3504874-75 / Faks.021-3452030
    Website: www.dewanpers.or.id | Email: sekretariat@dewanpers.or.id
    Copyright ©2014 Dewan Pers - Supported by: Wisata Pesisir - All rights reserverd.