ENGLISH »
DEWANPERS
Info Dewan Pers
  • Pengaduan ke Dewan Pers dapat dikirim melalui surat elektronik ke pengaduan@dewanpers.or.id

  • Mengadu ke Dewan Pers dapat melalui Form Pengaduan dihttp://www.dewanpers.or.id/page/pengaduan/formulir/

  •    
     
    DATA PERNYATAAN PENGADUAN

     
    Penyataan Dewan Pers Nomor: 04/P-DP/V/2010 Terkait Penyelesaian Pengaduan Polri terhadap Stasiun Televisi tvOne

    Selasa, 27 Mei 2010 - 03:03:37

    Pada tanggal 26 Mei 2010, Dewan Pers telah berhasil memediasi Polri dan tvOne terkait dengan pengaduan Polri terhadap Wawancara Makelar Kasus dalam program �Apa Kabar Indonesia Pagi� tvOne pada 24 Maret 2010. Dewan Pers menyambut baik kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui mediasi Dewan Pers. Kedua belah pihak telah melakukan musyawarah dan merumuskan sebuah kesepakatan perdamaian yang ditandatangani di depan Dewan Pers (terlampir).


    Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Dewan Pers kepada publik dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers merasa perlu untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang penyelesaian masalah Polri-tvOne sebagai berikut:

    Sejauh ini tidak ditemukan bukti yang kuat telah terjadi rekayasa pemberitaan atau manipulasi wawancara dalam tayangan yang dimaksudkan.Telah terjadi penggunaan narasumber yang kurang kompeten dan kurang reliable untuk berbicara tentang makelar kasus kelas �kakap� di lingkungan Polri. Dewan Pers menemukan bukti tentang pengakuan saudara Andris sebagai makelar kasus, namun untuk kasus-kasus yang berskala kecil. Kredibilitas narasumber yang lemah ini mengakibatkan ketidakakuratan kesaksian yang diberikan sekaligus ketidakakuratan informasi yang diberikan kepada pemirsa.


    Telah terjadi pengabaian terhadap prinsip liputan dua sisi atau keberimbangan pemberitaan dengan tidak mewawancarai atau memberikan kesempatan kepada Polri melakukan konfirmasi pada tayangan yang jelas-jelas menyangkut kepentingan Polri.


    Penggunaan narasumber yang kurang layak (kurang kredibel) sehingga melemahkan akurasi informasi, ketidakberimbangan dan tidak ada konfirmasi menyebabkan pemberitaan yang cenderung menghakimi pihak Polri.

    Pada sisi lain, Dewan Pers juga menyayangkan langkah Polri yang membuka rekaman pembicaraan pribadi Indy Rahmawati dengan Andris kepada publik dalam sebuah koferensi pers terkait dengan kasus tersebut. Rekaman pembicaraan tersebut merupakan ranah privasi seseorang yang seharusnya dihormati oleh pihak manapun.

    Dari kasus ini, Dewan Pers juga menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan maksimal dan konsisten terhadap jati diri narasumber dalam liputan maupun tayangan langsung terhadap kasus-kasus yang berpotensi mengancam keselamatan narasumber. Dewan Pers juga menggarisbawahi betapa pentingnya pers tidak secara sembarangan menggunakan narasumber anonim, khususnya yang kurang kredibel atau yang pernyataan-pernyataannya memojokkan pihak lain.

    Dewan Pers juga menyampaikan himbauan sebagai berikut:
    Agar segenap pers mengimplementasikan prinsip-prinsip kemerdekaan pers secara dewasa, jujur dan penuh tanggung jawab dan berdisiplin terhadap masyarakat.


    Agar segenap pers senantiasa menaati kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip profesionalisme media.
    Agar semua pihak berusaha menyelesaikan kasus-kasus sengketa pemberitaan berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.


    Agar segenap pers yang telah melakukan pelanggaran kode etik, dalam memberikan Hak Jawab harus disertai dengan permohonan maaf kepada publik.

    Jakarta, 27 Mei 2010
    Dewan Pers

    dto


    Bagir Manan
    Ketua

    Dewan Pers

     
       
     
     
      Cetak Artikel
     
     
     
    Anda di :   Home     Pengaduan     Pernyataan     Penyataan Dewan Pers Nomor: 04/P-DP/V/2010 Terkait Penyelesaian Pengaduan Polri terhadap Stasiun Televisi tvOne  
     
     
     
     
    Workshop Liputan Pemilu Presiden
    Kamis, 19 Juni 2014 06:21:50

    Pelatihan Jurnalistik untuk Peliputan Pemilu, di Banda Aceh
    Selasa, 17 Juni 2014 06:19:39

    Pelatihan Jurnalistik: Keterlibatan Publik dan Kebebasan Redaksi dalam Meliput Pemilu Presiden
    Rabu, 21 Mei 2014 10:08:51

    Diskusi “Kasus Udin, Quo Vadis Prlindungan Jurnalis Indonesia"
    Selasa, 29 April 2014 07:13:48

     
    PPR Dewan Pers Nomor 21/PPR-DP/VII/2014
    Selasa, 22 Juli 2014 08:08:56
    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan PersNomor: 21/PPR-DP/VII/2014TentangPengaduan Hotel Prima terhadap rimanews.com    Menimbang:1.    Bahwa Dewan Pers menerima surat pengaduan dari Hotel Prima, Jawa Timur, tertanggal ...

    PPR Dewan Pers Nomor 20/PPR-DP/VII/2014
    Senin, 21 Juli 2014 08:00:36
    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan PersNomor: 20/PPR-DP/VII/2014TentangPengaduan Bank Danamon terhadap kepriterkini.co.id    Menimbang:1.    Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Bank Danamon melalui surat tertanggal 5 ...

    Buletin ETIKA Edisi Juni 2014
    Kamis, 03 Juli 2014
    Silakan unduh file terlampir. ...

    PPR Dewan Pers Nomor 19/PPR-DP/VI/2014
    Jumat, 27 Juni 2014 06:28:58
    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 19/PPR-DP/VI/2014 Tentang Pengaduan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Banten terhadap Suratkabar Sinar Pagi Baru   Menimbang: 1. Bahwa ...

     

    Sekretariat Dewan Pers
    Gedung Dewan Pers Lantai 7-8
    Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110 Telp.021-3521488, 3504877, 3504874-75 / Faks.021-3452030
    Website: www.dewanpers.or.id | Email: sekretariat@dewanpers.or.id
    Copyright ©2014 Dewan Pers - Supported by: Wisata Pesisir - All rights reserverd.